KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEHUTANAN DI MADAGASKAR: STUDI TENTANG NEGARA-PEMERINTAH TRANSISIONAL

Toky Lalaina Ratianarivo

Abstract


Kebijakan kehutanan termasuk sebagai norma-norma yang mempunyai kepentingan dalam ekonomi. Aturan dalam kehutanan adalah terpenting juga untuk pembangunan ekonomi nasional. Dengan demikian ini adalah dampak sustainable development dalam masyarakat. Pembangunan sector kehutanan memiliki peran sangat penting dalam perkembangan hukum. Pengunaan analysis hukum dan/atau analysis yuridis memiliki hal diperlukan. Penilitian ini akan membahas tentang analysis yuridis terhadap kebijakan kehutanan di Madagaskar mengenai degradasi kawasan kehutanannya dilihat dari problema dan isunya. Banyak poin akan menjadi relevan diambil sebagai masukkan dalam kebijakan kehutanan optimal. Kebijakan kehutanan di Madagaskar adalah cukup baik dalam strategi dengan struktur kelembagaan dengan organigram orang orang yang pertanggungjawab serta peraturan UU Kehutanan namun penerapannya atau aplikasinya sangat lemah dikarenakan pertangggungjawab yang resmi atau legal mengantung kecundurian government (gubernmen transisi) yang memiliki konsentrasi lebih kepolitik daripada ekonomi.

Kata kunci: Kebijakan Kehutanan; Gubernemen Transisi,Hukum Kehutanan


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.