Bagaimana Menilai Karya Seni? - Krisis dalam ‘Penilaian Seni’

Abstract

Untuk mengurung persoalan, saya ingin merujuk pada pengertian seni sebagai suatu praktik (ekpresi, manifestasi gagasan dan imajinasi, dst.) yang terlembagakan secara
sosial dalam masyarakat modern. Seni dalam pengertian ini (pernah) dipercaya sebagai praktik yang otonom, terbebas dari berbagai kepentingan agama, politik, ekonomi, dsb.
Berkembangnya humanisme dan rasionalisme, dan tumbuhnya kaum borjuis dan kelas menengah baru di Eropa pada pertengahan abad ke-19 berperan dalam proses pelembagaan dan otonomisasi ini. Seni dilepaskan dari konteks sosial dan relijiusnya. Aktivitas artistik berangsur-angsur mengalami pemisahan dengan kehidupan keseharian. Sepanjang abad ke-20, seni otonom mengalami proses pelembagaan melalui
pengetahuan dan praktik sosial yang terspesialisasi ke dalam kategori profesi (seniman, kritikus, kurator, kolektor, peneliti, dosen, dsb.) dan lembaga seni (museum, sekolah seni,
galeri, dll.). ‘Seni’ dalam pengertian ini berbeda dengan pengertian harfiah dan inklusif seni yang digunakan ketika kita menyebut segala bentuk kecakapan ataupun praktik ritual
maupun tradisi. Seni otonom adalah seni yang menjadi pelayan untuk seni itu sendiri.
Sebagai konsekuensi dari status otonominya, seni modern menciptakan pranata-pranata yang dianggap otoritatif dalam menentukan parameter penilaian. Dalam praktiknya,
pranata ini melakukan sistematisasi, konvensi, klasifikasi, kodifikasi dan otorisasi definisi, ukuran-ukuran melalui pengetahuan-pengetahuan esoterik seperti sejarah dan teori seni. Pada tataran sosial, manifestasi proses pelembagaan ini tercermin dalam pendirian museum-museum dan sekolah seni, pengoleksian karya-karya, penelitian, pameran, penerbitan buku dan majalah. Dalam lingkup yang esoterik inilah praktik seni menjadi terikat pada basis-basis teoretik, historis dan metodologis, yang tidak hanya mempengaruhi corak perkembangan penciptaan yang dilakukan oleh para seniman tapi juga sistem penilaian terhadapnya.