REFORMULASI KEBIJAKAN FISKAL TRANSPORTASI PUBLIK DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: KAJIAN KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDANAAN ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN

Abstract

Transportasi publik perkotaan di Indonesia menghadapi kendala pendanaan yang kronis, terutama di tingkat daerah. Di sisi lain, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan rata-rata 41–43% di Provinsi DIY. Penelitian ini menganalisis potensi pemanfaatan PKB melalui mekanisme earmarking untuk mendukung pembiayaan transportasi publik. Dengan pendekatan deskriptif-kuantitatif dan data 2014–2023, ditemukan belum adanya penganggaran formal yang mengaitkan PKB dengan belanja sektor ini. Simulasi earmarking 10% menunjukkan potensi dana Rp75–110 miliar per tahun—cukup untuk menjamin keberlanjutan layanan seperti Trans Jogja. Studi ini merekomendasikan regulasi daerah tentang earmarking fiskal, integrasi ke dalam dokumen perencanaan anggaran, serta insentif nasional berbasis kinerja guna memperkuat pembiayaan transportasi berkelanjutan.