EVALUASI KEBIJAKAN MORATORIUM PADA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Authors

  • Rio Christiawan Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

DOI:

https://doi.org/10.25123/vej.v6i1.3364

Abstract

In 2018, the Indonesian government issued Presidential Instruction No. 8 of 2018 re. suspension and evaluation of palm oil plantation permits and boosting of its productivity (Moratorium policy).  This article is written as a critique, using a legal-dogmatic approach, directed towards this policy. It is noted that there exists uncertainty about which license, from the web of existing and relevant permits-licenses, are going to be suspended and evaluated. This legal uncertainty in the final analysis hampers the effort to make Indonesia prosperous as aspired by the 1945 Constitution (Art. 33).

References

Buku:

Denny J. A., Indonesia Tanpa Diskriminasi Cetakan I, Penerbit Inspirasi Co, Jakarta, 2014.

Donell et al, Law for Business 18th ed, Irwin Inc USA, 2010.

Fajar Sugianto, Economic Analysis of Law Cetakan I, Penerbit Prenadamedia Grup, 2014.

Fried Charles, Contracs as Promise 20th ed, Harvard University Press, 2012.

Gillies Petter, Business Law 16th ed, The Federation Press USA, 2005.

Hendra Karianga, Politik Hukum dan Pengelolaan Keuangan Daerah Cetakan II, Penerbit Kencana, Jakarta, 2015.

Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I Cetakan I, Penerbit Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010.

Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-undangan Cetakan X, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2010.

Moh Radjab, (Terjemahan) Pengantar Filsafat Hukum Roscoe Pound Cetakan I, Penerbit Bharata, Yogyakarta, 1963.

Murtir Jeddawi, Hukum Admistrasi Negara Cetakan I, Penerbit Total Media, Jakarta, 2012.

Musdalifah dkk, Naskah Akademis Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018, Kemenko Perekonomian, Jakarta, 2018.

Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia Cetakan II, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Nur Asyiah, Hukum Administrasi Negara Cetakan I, Penerbit Deepublished, Jakarta, 2018.

Nursyamsi D., Akurasi Peta Indikatif: Buku Pedoman Balitbang Pertanian, Penerbit Balitbang Departemen Pertanian, Bogor, 2010.

Supriadi, Hukum Kehutanan dan Perkebunan di Indonesia Cetakan II, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Sutedi, Hukum Perizinan Cetakan I, Bumi Aksara, Jakarta, 2010.

Syamsudin Haris (ed), Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintah Daerah Cetakan III, LIPI Press, Jakarta, 2007.

Tim BPN, Laporan Tahunan Tahun 2019, Litbang Badan Pertanahan Nasional RI, Jakarta, 2019.

Tim Kementerian Keuangan, Laporan Tahunan 2018, Publikasi Kementerian Keuangan, Jakarta, 2018.

Tim KLHK, Laporan Pengawasan Tahun 2018, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, 2019.

Tim Litbang Dirjenbun, Pedoman Perizinan Teknis Perkebunan Kelapa Sawit, Dirjenbun, Jakarta, 2019.

Tim Penyuluh KKPA Dirjenbun, Buku Pedoman Sosialisasi Kemitraan – PIR Kelapa Sawit Cetakan I, Litbang Kementerian Pertanian, Jakarta, 2009.

Tim Teknis BKPM RI, Buku Modul Sosialisasi OSS, Penerbit Badan Koordinasi Penanaman Modal RI, Jakarta, 2017.

___________________________, Laporan Tahunan BKPM 2018, Penerbit Badan Koordinasi Penanaman Modal RI, Jakarta, 2018.

Tim Teknis Dirjenbun, Buku Pedoman Program Plasma Perkebunan Kelapa Sawit Cetakan I, Litbang Kementerian Pertanian, Jakarta, 2009.

Jurnal:

Andre Wibisana, Campur Tangan Pemerintah dalam Pengelolaan Lingkungan: Sebuah Penelusuran Teoritis berdasarkan Analisa Ekonomi atas Hukum (Economic Analysis of Law), Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 47 No. 2, 2017.

Bambang Hero Saharjo, Pengendalian Hutan dan Lahan yang Lestari, Jurnal Biodiversitas, Vol. 17 No. 1, 2013.

Endra Satmaidi, Konsep Deep Ecology dalam Pengaturan Hukum Lingkungan, Jurnal Supremasi Hukum, Vol. 24 No. 2, 2015.

Hariadi, Kendala Perizinan Guna Memperoleh Sertifikat ISPO, Jurnal ISPO, Vol. 6 No. 2, 2019.

Iwan Nurdin, Persoalan Keadilan Sosial dalam Reforma Agraria, Jurnal Reforma Agraria, Vol. IV No. 2, 2018.

Tungkot Sipayung, Moratorium: Sebuah Persoalan Baru, Jurnal Paspi, Vol. 2 No. 2, 2017.

Makalah/Paper:

Najib Asmani, Green Growth Economic, Makalah Focus Group Discussion Menyongsong Moratorium Perizinan Kelapa Sawit, Palembang, 2018.

Putusan Pengadilan:

Putusan Uji Materiil Nomor 49 P/HUM/2017 Tanggal 2 Oktober 2017.

Perundang-undangan/Peraturan:

Undang Undang Dasar 1945.

Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit.

Downloads

Published

2020-06-28

Issue

Vol. 6 No. 1 (2020): Veritas et Justitia

Section

Articles

License

Authors who publish with this journal agree to the following terms:

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.

Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.

Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.

 

The Journal allow the author(s) to hold the copyright and to retian publishing rights without restrictions.