About the Journal

Online ISSN 2460-4488 - Print ISSN 2460-0555 

Veritas et Justitia is a periodical legal journal, managed and published under the auspices of the Faculty of Law, Catholic University of Parahyangan. The first edition was published in June 2015 and was meant to replace “Pro Justitia” a journal which ended its publication four years earlier.

Veritas et Justita is a media publishing articles on current national-international legal issues or legal research, written by legal academicians as well as legal practitioners. Veritas et Justitia is a member of Indonesian Law Journal Association (APJHI).

Veritas et Justitia as a periodical (legal science) journal will be published twice a year, in June and December. Articles accepted and collated within one periodical will be published on line and can be fully accessed via the Journal’s website.  Hard copy will be published at the end of each publication period.  Articles published shall be fully considered the respective authors opinion and argumentation and consequently shall not be considered representative of the editorial board’s or the faculty’ opinion and beliefs.

Manuscripts submitted and to be published covers the broad spectrum of law, i.e. Civil Law, Administrative Law, Indonesian Law, Business Law, Constitutional Law, Criminal Law, International Law, Islamic Law, Legal Philosophy, Customary Law, Economic Law and Human Rights and Law.

All submitted articles shall never been published elsewhere, original and not under consideration for other publication. Veritas et Justitia will screen plagiarism with using Turnitin Program.

Authors submits their draft articles to the editorial board at no cost. No cost shall also be payable to the editorial board during the review process or for the publication.

Since December 2017, articles submitted shall be reviewed by two reviewers. Editor also added information about author’s affiliation. All process regarding online journal system shall be reviewed and improved from time to time.

Since June 2016 we are a proud member of CROSSREF. Veritas et Justitia DOI prefix is 10.25123. Therefore, all articles published by Veritas et Justitia will have unique DOI number. 

Current Issue

Vol. 7 No. 2 (2021): Veritas et Justitia
					View Vol. 7 No. 2 (2021): Veritas et Justitia

Catatan Redaksi

Ada ungkapan dalam bahasa latin yang sedianya juga dikenal pengemban ilmu hukum (di-) Indonesia: fiat Justitia ruat caelum atau fiat justita et pereat mundus. Ungkapan ini kurang lebih dapat dimaknai pentingnya mempertahankan dan memperjuangkan penegakan hukum dan keadilan, bahkan bilapun dunia musnah atau langit runtuh. Ditafsir harafiah kredo ini tidak masuk logika, karena bila dunia berakhir tidak lagi ada masyarakat maupun hukum (ubi societas ubi ius).  Lepas dari itu apa pesan yang hendak disampaikan adalah bahkan di masa pandemi yang berkepanjangan, [justru] penegakan hukum dan keadilan semakin penting.   Lagipula seberapapun seriusnya Pandemi ini, dunia kita tidaklah runtuh tetapi masyarakat (dan artinya juga hukum) terpaksa dan dipaksa menyesuaikan diri.

Di dalam kompilasi tulisan edisi akhir tahun ini tiga persoalan hukum (substantif, hukum acara dan dampak sosial ekonomi) secara langsung dikaitkan dengan Pandemi COVID 19.  Persoalan bagaimana negara, pemerintah dan masyarakat menanggapi the new normal dan mengembangkan strategi baru bermodalkan teknologi informasi kiranya selama beberapa tahun ke depan masih akan terus menyita perhatian kita.  Salah satu jawaban yang ditawarkan, termasuk untuk meningkatkan efisiensi adalah e-government, dan penyelenggaraan sidang pengadilan melalui media virtual.  Implikasi yuridis dari seberapa jauh perubahan yang dicanangkan untuk bekerja sepenuhnya di dunia virtual-digital berdampak pada prinsip atau asas hukum seringkali terlewatkan.   Pertanyaan paling penting adalah apakah menggeser semua kontak manusia termasuk urusan hukum dan pemerintahan menjadi relasi-relasi virtual adalah masa depan yang niscaya?

Pandemi ini juga menunjukkan semakin tingginya harapan maupun besarnya ketergantungan masyarakat pada jaminan adanya tata kelola pemerintahan (governance) yang tidak saja kuat, namun lebih dari itu baik-benar dan adil.  Itu pula sebabnya mengapa penting untuk dapat memastikan kapan dan bagaimana terjadi penyalahgunaan kewenangan.  Satu hal yang secara khusus diatur dalam UU tentang Administrasi Pemerintahan.  Dalam konteks pemahaman kita tentang Negara Hukum Indonesia, penetapan batas-batas kewenangan Negara menjadi semakin genting terutama berkaitan dengan komitmen politik Pemerintah untuk mengatur dan menangani berbagai keberagaman persoalan hukum, mulai dari batas kewenangan presiden menerbitkan PERPU, perlindungan warisan budaya bawah air, perlindungan anak, pemberlakuan hukum Islam dalam dunia asuransi.  Ini semua kembali menjadi penting dalam perspektif kedaruratan administrasi pemerintahan.  

Lantas dengan banyaknya regulasi yang dibuat pemerintah di masa normal maupun pandemic ini, bagaimana menjaga keselarasan dan efisiensi penyelenggaraan negara. Itu pula yang ditelaah satu artikel lain dalam kumpulan ini.  Gagasan yang diajukan adalah adanya satu lembaga tunggal yang bertanggung jawab mengelola dan mungkin juga mengendalikan produksi regulasi dari agen-agen negara maupun pemerintah.

Satu hal yang tampaknya berada di luar benang merah kompilasi tulisan ini adalah telaahan tentang otopsi forensic, terutama dalam hal kematian terjadi tidak secara wajar.  Masyarakat, bahkan di masa pandemi ini, lebih mementingkan pemulasaraan sesuai ajaran agama, daripada mengungkap kebenaran perihal penyebab kematian.  Kepasrahan mengalami kematian dipandang sebagai virtue lebih tinggi daripada mengungkap kebenaran dan mengejar keadilan.  

Selamat membaca!

Published: 2021-12-27
View All Issues