RESPON KEBIJAKAN FISKAL TERHADAP SIKLUS BISNIS: STUDI KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA

Abstract

Seiring dengan semakin meningkatnya peran pemerintah daerah pada era desentralisasi serta penggunaan instrumen fiskal untuk mempengaruhi perekonomian, memunculkan pandangan bahwa kebijakan fiskal idealnya harus mampu untuk menjadi penstabil ekonomi atau dikenal dengan kebijakan fiskal countercyclical. Namun, pada praktiknya seringkali pola kebijakan fiskal pemerintah terhadap siklus bisnis adalah procyclical atau mengikuti pola siklus bisnis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon kebijakan fiskal dalam bentuk pengeluaran pemerintah, pendapatan pemerintah, serta dana perimbangan terhadap siklus bisnis di Indonesia. Metode GMM digunakan untuk mengestimasi model yang digunakan. Data yang digunakan terdiri dari data 434 kabupaten/kota di Indonesia periode 2005-2016. Dari hasil estimasi ditemukan bahwa respon kebijakan fiskal dalam bentuk pengeluaran, pendapatan, dan dana perimbangan pemerintah daerah terhadap siklus bisnis cenderung bersifat procyclical. Pola procyclical dari sisi pengeluaran dan pendapatan pemerintah daerah dipengaruhi oleh komponen utama pendukung pendapatan pemerintah kabupaten/kota yang masih didominasi oleh dana perimbangan yang diperoleh. Hasil regresi menunjukan bahwa dana perimbangan yang diterima daerah memiliki hubungan yang bersifat procyclical terhadap siklus bisnis sehingga kebijakan fiskal yang ditempuh oleh pemerintah daerah cenderung bersifat procyclical.