Foreign Cultural Policy: The Lack and Importance of Public Diplomacy in Israel’s Public Image Restoration

Abstract

Eksistensi Israel sebagai sebuah entitas negara kerap mengalami berbagai pergolakan sejak kemerdekaanya pada 14 Maret 1947 silam. Berbagai polemik yang mengancam kedaulatan- - secara spesifik keutuhan wilayah geografisnya serta konflik panjang yang dihadapinya dengan Palestina telah menjadi bagian dari prioritas kepentingan nasional yang melahirkan sintesa kebijakan luar negeri yang berorientasi sektor pertahanan dan militer memberikan implikasi pada pemusatan aplikasi konsepsi hard power. Simpati masyarakat internasional terhadap Palestina, korban jiwa yang berjatuhan, dan pemberitaan media internasional terhadap Israel telah memberikan beban baru bagi tubuh Israel sendiri: citra negara yang buruk dengan diskursi yang berkembang dalam masyarakat internasional berupa “penolakan” Israel atas perdamaian dunia melalui kebijakan militer bersakala besar yang memakan banyaknya korban jiwa. Pada saat yang sama, dunia internasional tengah dihadapkan pada era globalisasi, dimana hal ini turut mempengaruhi bentuk diplomasi sebagai instrumen kebijakan negara dengan mengedepankan konsepsi citizen and cultural oriented yang kemudian dikenal sebagai diplomasi publik selain instrumen hard power dalam memperjuangkan kepentingannya. Dalam paper ini, penulis akan membahas pentingnya diplomasi publik sebagai instrumen kebijakan luar negeri Israel yang berbasis budaya dalam membangun kembali citra negaranya dan upaya yang telah dilakukan pemerintah Israel terkait dengan diplomasi publik. Untuk melengkapi pemahaman dalam topik pembahasan paper ini, penulis turut menyertakan perspektif foreign cultural policy dan diplomasi publik. Sebagai konsensus dari pembahasan, penulis berargumen bahwa diperlukan adanya atensi lebih terhadap pentingnya diplomasi publik sebagai instrumen penting dalam upaya membangun citra baru Israel.