AKIBAT HUKUM AKUISISI PERUSAHAAN TERHADAP LISENSI MEREK

Authors

  • sudjana sudjana Faculty of Law, Padjadjaran University

DOI:

https://doi.org/10.25123/vej.v8i2.5523

Keywords:

legal consequences; acquisition; mark license

Abstract

This study aims to obtain information regarding the legal consequences in the event of an Acquisition of ownership of rights to a Mark and to determine the legal protection of the Brand Licensee against cancellation by the Acquirer. The type of legal research used is normative using qualitative analysis techniques. The results of the study show that the company's acquisition does not have a legal effect on the transfer of ownership of the rights to the Mark because the meaning of the Acquisition contained in the Company Law is the Acquisition of Shares, so that the Acquired party remains the owner of the rights to the Mark. Whereas in Asset Acquisition if the Acquired company transfers the Assets including ownership of the rights to the Mark to the Acquirer, there will be a change in the parties in the Mark Licensing agreement, resulting in legal consequences for the fulfillment of achievements or royalty payments. In the event of the cancellation of the Mark License Agreement by the Acquirer, the Mark Licensee shall receive protection under the Law of the Agreement by filing a breach of contract according to Article 1243 of the Civil Code because Law of Mark and geographical indication only protects the Licensee against the deletion of the registered mark but the Licensee must agree in writing unless agreed otherwise.

References

Buku:

Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2015.

Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersil, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2013.

Garner Bryan A et.al (ed), Black’s Law Dictionary, Eight Edition, Thomson West, 2004.

Lukman Santoso AZ, Hukum Perikatan (Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja Sama, dan Bisnis), Setara Press, Malang, 2016.

Munir Fuady, Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, Refika Aditama, Bandung, 2007.

Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan, FH UII Press, Yogjakarta, 2013.

Rawls, John. A Theory of Justice, London: Oxford University press, 1973, terjemahan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.

Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi), Kencana Prenanda Media Group, Jakarta, 2013.

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar, Edisi Revisi, Liberty, Yogyakarta, 2013.

Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 2003.

Tommy Hendra Purwaka, “Perlindungan Merek”, (Cetakan Pertama), Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2017.

Jurnal:

Anggun Lestari Suryamizon & Syuryani, “Pengalihan Cessie Kepada Pihak Ketiga dalam Pemberian Kredit Bank, Pagaruyuang”, Law journal, Vol.4 No. 4, 2020, hlm 106-118.

Ery Agus Priyono, “Aspek Keadilan dalam Kontrak Bisnis di Indonesia [Kajian Pada Perjanjian Waralaba]”, Vol. 4 No. 1 Jurnal Law Reform, 2018, hlm 15-26

Fatmawati, “Kajian Yuridis Pembatalan Perjanjian Pengikatan Akta Jual Beli Tanah Terkait Syarat Subjektif”, jurnal.uns.ac.id › repertorium › article, 8 2019, hlm 1-13.

Febrina, “Proses Akuisisi Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”, Jurnal Ilmu Hukum, 2014, hlm 161-176

Hassanayin Haikal, “Perlindungan Hukum Bagi Debitur Akibat Cessie Jaminan Yang diakukan Oleh BPR Tanpa Ijin Debitur Sebelum Terjadinya Likuidasi,” Dialogia Juridica, Vol.10 Nomor 1, 2018, hlm 38-43.

I Gusti Bagus Arya Anggara Paramarta, “Akibat hukum Perjanjian Lisensi terhadap Pihak Ketiga”, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, Acta Comitas, Vo.1, 2017, hlm 75-83.

Indra Maasawet, “Perlindungan Merek Berbasis Daya pembeda Di Indonesia”, Jurnal Ilmu Hukum Alethea, Vol.1 No.1, 2017, hlm 55-77.

Muskibah dan Lili Naili Hidayah, “Penerapan Prinsip Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Standar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Di Indonesia”, Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4 No. 2, 2020, hlm 175-188.

Muslih, “Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)”, Vol. IV. No.1 Legalitas, 2013, hlm 130-152.

Nourma Dewi, Tunjung Baskoro, “Kasus Sengketa Merek Prada S.A Dengan PT. Manggala Putra Perkasa Dalam Hukum Perdata Internasional”, Jurnal Ius Constituendum Vol 4 No 1, 20 2019, hlm 18-26.

R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang”, Jurnal Legisalsi Indonesia, Vol. 13 No. 02, 191, 2016, hlm 191- 202.

Rizki Istigfariana Achmadi, “Perlindungan Hukum Pekerja Pasca Terjadinya Akuisisi Perusahaan”, Jurnal Yuris Dicton, 2019, hlm 1457-1477.

Sudjana, “Akibat Hukum Wanprestasi dan Tanggung Jawab Para Pihak dalam Transaksi Anjak Piutang”, Veritas et Justitia, 2019, hlm 374-398.

Tami Rusli, “Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian di Indonesia”, Pranata Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Vol.10 No. 1, 2015, hlm 24-33.

Tata Wijayanta, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 2, 2014, hlm 216-226.

Rizki Istighfariana Achmadi, “Perlindungan Hukum Pekerja Pasca Terjadinya Akuisisi Perusahaan”, Jurist-Diction, Vol. 2 No. 4, 2019, hlm 1461-1477.

Zaenal Arifin dan Muhammad Iqbal, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar”, Jurnal Ius Constituendum, Vol.5 No. 1, 2020, hlm 48-54 .

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang R.I No. 40 Tahun 2007, L.N.R.I Tahun 2007, No.106.

Undang-Undang R.I, No. 20 Tahun 2016, Merek dan Indikasi Geografis, L.N.R.I, Tahun 2016, No. 252.

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998, Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, Tahun 1998, No. 40.

Peraturan Pemerintah R.I No. 36 Tahun 2018, Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual, L.N.R.I, Tahun 2018, No. 115.

Internet:

Klau Victor Apryantho, Analisis Pengalihan Piutang Secara Cessie https:// indonesian bankersclub. wordpress.com/2016/09/21/ diakses 7 Desember 2021.

https://advokatkonstitusi.com/manifestasi-teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch dan-mashab-positivisme-di- indonesia/ diakses 22 November 2021.

https://hukumbisnisindonesia.wordpress.com/2017/11/13/Akuisisi-aset/ diakses 25 November 2021.

https://smartlegal.id/hki/Merek/2021/12/28/perjanjian-Lisensi-tidak-dicatat- kan - bolehkah/diakses 5 Januari 2022.

www.kompas.com/skola/read/2021/04/13/153013269/apa-itu-konsep-nega- ra-kesejahteraan/ diakses10 Maret 2022.

Downloads

Published

2022-12-26