KONSEPSI HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Penulis

  • Yahya Ahmad Zein Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan
  • Dewi Nurvianti

DOI:

https://doi.org/10.25123/vej.v3i2.2689

Abstrak

This article discusses the "conception of adat law community rights as a human right. The purpose of writing this article is to know the conception of customary law community as a human right, with limited review of legislation relating to the topic.

This article is important to publish, considering many issues that arise related to the rights of adat law community. Starting from the use of the term to the fulfillment of the rights of adat law community. As known that until now there has been no legislation that specifically regulates the rights of adat law community. In the highest regulation under Article 18 B paragraph 2 and Article 28 I paragraph 3 of the 1945 Constitution, the rights of adat law community are further regulated in several laws and regulations, so that it will be difficult to identify what rights should be met by countries for the fulfillment of the rights of adat law community.This article discusses some statutory legislation in Indonesia which is the foundation for accommodating customary law community rights which are human rights where the fulfillment must be done by the state.

Referensi

Buku/ Jurnal/ Artikel

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Indonesia Memerlukan Undang Undang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat, 14 Desember 2016;

____________________ Otonomi Daerah Bagi Masyarakat Adat, Oktober 2015,

____________________ Mengapa Indonesia Memerlukan UU Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat?, 2015;

Dedek Hendry, 2015, Pengakuan Masyarakat Hukum Adat ; Hukum yang Memulai, Hukum juga yang harus Mengakhiri;

Equitas, Penguatan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia (panduan Lokakarya), 20-23 Maret 2006;

G.Kertasapoetra, R.G Kartasapoetra, AG.Kartasapoetra, A. Setiady, Hukum Tanah, Jaminan Undang- Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah, (Jakarta: Bina aksara, 1985);

Julian Burger, Rakyat Pribumi: Hak-Hak Baru bagi Kesalahan Lama, dalam Peter Davies (ed.), Hak-Hak Asasi Manusia, Sebuah Bunga Rampai, Yayasan Obor Indonesia, jakarta, 1994;

Mahkamah Konstitusi RI, 2011, Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Proses Pengujian Undang-undang di Mahkamah Konstitusi

Mawardi, implikasi hak kesatuan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan tanah kawasan hutan di kabupaten Lombok Utara, Jurnal IUS Vol 1 Nomor 3 Desember 2013;

Taqwaddin, “Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat(Mukim) di Provinsi Aceh”, (Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2010);

Yance Arizona, Mengapa Undang-Undang Masyarakat Adat dibutuhkan?, 09 Agustus 2013,

Yulia Neta, Partisipasi Masyarakat Terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia Di Negara Demokrasi Indonesia, MONOGRAF, VOLUME 1, 2013

##submission.downloads##

Diterbitkan

2017-12-26