PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI DALAM INDUSTRI FINANCIAL TECHNOLOGY

Elvira Fitriyani Pakpahan; Lionel Ricky Chandra; Ananta Aria Dewa

doi:10.25123/vej.v6i2.3778

Penulis

Elvira Fitriyani Pakpahan Universitas Prima Indonesia
Lionel Ricky Chandra Universitas Prima Indonesia
Ananta Aria Dewa Universitas Prima Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.25123/vej.v6i2.3778

Abstrak

It came to the author’s attention that personal data collected or appropriated in the course of FinTech industry especially those that related to FinTech Peer to Peer Lending services are prone to misuse. The author, after perusing the prevailing laws regarding FinTech industry, concludes that a well-functioning system of rules has been put in place to regulate this industry. However, what is lacking is sufficient guarantee or protection of consumer’s personal data. Available is the option to use a weak (administrative, civil or penal) sanction against alleged misuse or misappropriation of personal data. To enhance better legal protection, the author suggests, that the government issue a special law on personal data protection, including establishing a a special governmental supervisory body to that purpose.

Referensi

Buku:

I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, Prenada Media Group, Jakarta:cet 2, Maret 2017.

Sinta Dewi Rosadi, Cyber Law: Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional, Refika Aditama, Bandung: 2015.

Sri Adiningsih, Transformasi Ekonomi Berbasis Digital di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2019.

Wahyudi Djafar (et.al.), Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Usulan Pelembagaan Kebijakan dari Perspektif Hak Asasi Manusia, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2016.

Jurnal:

Douglas W. Arner, Ross P. Buckley, & Dirk A. Zetzsche, Fintech for Financial Inclusion: A Framework for Digital Financial Transformation, University of Hong Kong Faculty of Law Legal Studies Research Paper Series, No. 2019/001.

Deni Danial Kesa, Realisasi Literasi Keuangan Masyarakat Dan Kearifan Lokal: Studi Kasus Inklusi Keuangan Di Desa Teluk Jambe Karawang Jawa Barat, Jurnal Sosial Humaniora Terapan, Vol 1, No. 2, 2019.

Elvira Fitriyani Pakpahan, Legal Protection Against Depositors’ Customers With Mudharabah Contract On Islamic Banks, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol 6, No 1, 2019.

I Wayan Bagus Pramana (et.al.), Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis Financial Technology Jenis Peer To Peer Lending, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 02, No. 14, 2014.

Muhamad Rizal (et.al.), Fintech Sebagai Salah Satu Solusi Pembiayaan Bagi UMKM, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan, Vol. 3, No. 2, 2018.

Priscilla D Z S (et.al.) Analisis Mekanisme Regulatory Sandbox Dalam Penyelenggaraan Teknologi Finansial Di Indonesia, Diponegoro Law Journal, Vol 8, No. 1, 2019.

Setyawati Fitri Anggraeni, Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi Untuk Harmonisasi dan Reformasi Hukum Di Indonesia, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol 48, No. 4, 2018.

Sinta Dewi, Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia, Yustisia Jurnal Hukum, Vol 5, No. 1, 2016.

Suharyati dan Pahrizal Sofyan, Edukasi Fintech Bagi Masyarakat Desa Bojong Sempu Bogor, Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia, Vol. 1, No. 2, 2018.

Rai Mantili, Tanggung Jawab Renteng Ganti Rugi Kerugian Immateriil Atas Perbuatan Melawan Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 4, No. 1, 2019.

Rinitami Njatrijani, Perkembangan Regulasi Dan Pengawasan Financial Technology Di Indonesia, Diponegoro Private Law Review, Vol. 4, No. 3, 2019.

Rini Fitriani, Aspek Hukum Legalitas Perusahaan Atau Badan Usaha Dalam Kegiatan Bisnis, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol 12, No. 1, 2017.

Rancangan Undang-Undang:

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, April 2019.

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Desember 2019.

Internet:

Aris Wasita, “OJK: industri “fintech” di Indonesia berkembang pesat”, 2019, (https://www.antaranews.com/berita/1030232/ojk-industri-fintech-di-indonesia-berkembang-pesat).

Hendra Friana, “Jokowi Teken PP 80/2019 tentang Perdagangan Elektronik”, 2019, (https://tirto.id/jokowi-teken-pp-802019-tentang-perdagangan-elektronik-emQg).

Mochamad Januar Rizki, “Ragam Masalah Hukum Fintech yang Jadi Sorotan di 2018”,2018 (https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c1c9d0759592/ragam-masalah-hukum-fintech-yang-jadi-sorotan-di-2018/).

Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik Fintech Lending Periode Oktober 2019”, 2019, (https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-Periode-Oktober-2019.aspx).

Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik Fintech Lending Periode Juni 2019”, 2019, (https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-Periode-Juni-2019.aspx).

Otoritas Jasa Keuangan, “Majalah Edukasi Konsumen Edisi Maret 2020”, 2020, (https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/DetailMateri/492).

Pratiwi Agustin, “Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi”, 2019, (https://aptika.kominfo.go.id/2019/09/rancangan-undang-undang-perlindungan-data-pribadi/).

Tugu Jogja, “OJK Temukan 140 Fintech P2P Lending Berstatus Ilegal”, 2019, (https://kumparan.com/tugujogja/ojk-temukan-140-fintech-p2p-lending-berstatus-ilegal-1rOjx95Az8h).

Yanurisa Ananta, “Fintech Salahgunakan Data Konsumen, Siap-siap Kena Denda”, 2019,(https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190705141712-37-82978/fintech-salahgunakan-data-konsumen-siap-siap-kena-denda).

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/17 tentang Tata Kelola dan Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.