PERJALANAN REFORMA AGRARIA BAGIAN DARI AMANAH KONSTITUSI NEGARA

Setiyo Utomo

doi:10.25123/vej.v7i1.3935

Penulis

Setiyo Utomo Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman

DOI:

https://doi.org/10.25123/vej.v7i1.3935

Kata Kunci:

Agrarian-Land Reform, inequality in access to land, agrarian conflict

Abstrak

The author examines and describes how agrarian reform is realized during different government periods. To do that, policy, and legal documents, directly or indirectly related to agrarian reform, is analysed. This research reveals that attempt at agrarian reform up to present is focussed developing policies aiming to restructure land ownership and utilization (land reform). Another finding is that the promulgation of Law No. 11 of 2020 (Law on Job Creation) tends to shift the focus more on granting easy access to land for development purposes. This change of policy priority will have dire consequence to access to land for the poor and most likely increase agrarian conflicts.

Referensi

Buku:

Budi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi Dan Pelaksanaannya, Jilid I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Boedhi Wijardjo dan Herlambang Perdana, Reklaiming dan Kedaultan Rakyat, YLBHI, 2001.

Ida Nurlinda, Prinsip-Prinsip Pembaruan Agraria: Perspektif Hukum, Rajawali Pres, Jakarta, 2009.

M Nazir Salim and Westi Utami, Reforma Agraria, Menyelesaikan Mandat Konstitusi: Kebijakan Reforma Agraria Dan Perdebatan Tanah Objek Reforma Agraria, STPN Press,Yogyakarta 2020.

M. Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, Rajagrafindo Persada, Jakarta 2007.

Noer Fauzi, Land Reform Dari Masa Ke Masa, Tanah Air Beta, Yogyakarta, 2012.

Supriadi, Hukum Agraria, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta , 2011.

Jurnal:

Ade Nurul Aida, Redistribusi Lahan Di Indonesia Untuk Kesejahteraan Petani, Buletin APBN, Volume II , Edisi 6, hlm 3-13, April 2017.

Ahmad Nashih Luthfi, Reforma Kelembagaan Dalam Kebijakan Reforma Agraria Era Joko Widodo-Jusuf Kalla, BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan, Nomor 2, Volume 4, hlm 140–63, November 2018.

Ida Nurlinda, Perolehan Tanah Obyek Reforma Agraria (Tora) Yang Berasal Dari Kawasan Hutan: Permasalahan Dan Pengaturannya, Veritas et Justitia, Nomor 2, Volume 4, hlm 252–73, Desember 2018.

Mia Siscawati, Masyarakat Adat Dan Perebutan Penguasaan Hutan, Wacana Jurnal Tranformasi Sosial. Nomor 33, 2014.

Mukmin Zakie, Konflik Agraria Yang Tak Pernah Reda, Legality: Jurnal Ilmiah Hukum Volume 24, Nomor 1 , hlm 40–55, Maret 2016.

Niluh Ariningsih Sari, I Wayan Suwanda, Kebijakan Di Era Pemerintahan Joko Widodo Dan Jusuf Kalla (Perspektif Politik Hukum Dan Agraria), Ganec Swara, Nomor 2, Volume 13, hlm 237–43 September 2019.

Retor A W Kaligis, Agrarian Reform As A Nationalism Issue From Colonial To Reformasi Era, Paramita: Historical Studies Journal, Volume 29, Nomor 1, hlm 28–42, Maret 2019.

St Nurjannah,Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Sebagai Induk Landreform, Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan, Nomor 2, Volume 3, hlm 193–205, Desember 2014.

Siti Chadijah, Dwi Kusumo Wardhani, and Ali Imron, Kebijakan Reforma Agraria Terhadap Lahan Pertanian Di Kabupaten Tulungagung, JCH (Jurnal Cendekia Hukum), Nomor 1, Volume 6, hlm : 91–103, September 2020.

Widiyanto, Potret Konflik Agraria Di Indonesia, BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan, Volume 1, Nomor 37, hlm 15–27, April 2013.

Pustaka tidak dipublikasi:

Catatan Akhir Tahun 2019 Konsorsium Pembaruan Agraria Dari Aceh Sampai Papua: Urgensi Penyelesaian Konﬂik Struktural dan Jalan Pembaruan Agraria ke Depan.

Kantor Staf Presiden, “Pelaksanaan Reforma Agraria,” Arahan Kantor Staf Presiden: Prioritas Nasional Reforma Agraria Dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun, 2017.

Rapat Kerja Project Coordination Committee Program Percepatan Reforma Agraria Asisten Deputi Tata Kelola Kehutanan Samarinda, 20 Februari 2020.

Website:

http://kpa.or.id/media/baca2/siaran_pers/150/Atas_Nama_Pengadaan_Tanah_Untuk_Kemudahan_Investasi__Omnibus_Law_Cipta_Kerja_Bahayakan_Petani_dan_Masyarakat_Adat/ diakses tanggal 25 Februari 2020.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017.