About the Journal

Online ISSN 2460-4488 - Print ISSN 2460-0555 

Veritas et Justitia is a periodical legal journal, managed and published under the auspices of the Faculty of Law, Catholic University of Parahyangan. The first edition was published in June 2015 and was meant to replace “Pro Justitia” a journal which ended its publication four years earlier.

Veritas et Justita is a media publishing articles on current national-international legal issues or legal research, written by legal academicians as well as legal practitioners. Veritas et Justitia is a member of Indonesian Law Journal Association (APJHI).

Veritas et Justitia as a periodical (legal science) journal will be published twice a year, in June and December. Articles accepted and collated within one periodical will be published on line and can be fully accessed via the Journal’s website.  Hard copy will be published at the end of each publication period.  Articles published shall be fully considered the respective authors opinion and argumentation and consequently shall not be considered representative of the editorial board’s or the faculty’ opinion and beliefs.

Manuscripts submitted and to be published covers the broad spectrum of law, i.e. Civil Law, Administrative Law, Indonesian Law, Business Law, Constitutional Law, Criminal Law, International Law, Islamic Law, Legal Philosophy, Customary Law, Economic Law and Human Rights and Law.

All submitted articles shall never been published elsewhere, original and not under consideration for other publication. Veritas et Justitia will screen plagiarism with using Turnitin Program.

Authors submits their draft articles to the editorial board at no cost. No cost shall also be payable to the editorial board during the review process or for the publication.

Since December 2017, articles submitted shall be reviewed by two reviewers. Editor also added information about author’s affiliation. All process regarding online journal system shall be reviewed and improved from time to time.

Since June 2016 we are a proud member of CROSSREF. Veritas et Justitia DOI prefix is 10.25123. Therefore, all articles published by Veritas et Justitia will have unique DOI number. 

Current Issue

Vol. 6 No. 2 (2020): Veritas et Justitia
					View Vol. 6 No. 2 (2020): Veritas et Justitia

Catatan Redaksi

Pandemi akibat COVID19 atau kita kenali juga sebagai pageblug belum juga berlalu dan kita terpaksa mulai terbiasa menyesuaikan diri dengan kehidupan dan bekerja di masa kenormalan baru.  Itu pula sebabnya redaksi bergembira bisa, di masa normal baru, tetap menyajikan ke hadapan pembaca edisi kedua Jurnal Veritas et Justitia di tahun 2020. 

Edisi Veritas et Justitia sekarang ini memuat sejumlah pemikiran terkini tentang  permasalahan hukum dalam praktik perbankan-bisnis keuangan, berturut-turut yang konvensional, berbasis syariah dan yang kontemporer (FinTech).  Terkait dengan itu pula peluang pendirian badan-badan usaha, termasuk perseroan terbatas dengan pemegang saham tunggal.  Pertanyaan mendasar di sini adalah seberapa jauh pemerintah dan hukum negara dapat beradaptasi terhadap perkembangan dunia usaha (industri perbankan-keuangan dan perusahaanan) sembari tetap memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak dasar masyarakat maupun khususnya perseorangan sebagai warga biasa ataupun sebagai konsumen?

Kepedulian terhadap perlindungan terhadap kelompok rentan melandasi pula pemikiran dalam satu tulisan agar Badan Pemeriksa Keuangan diberi kewenangan membantu dan mengawasi pembuatan dan pelaksanaan anggaran-pendapatan belanja daerah oleh pemerintah daerah otonom.  Bagaimana kita dapat melindungi warga negara biasa (pembayar pajak) dari penyelewengan dan penyalahgunaan anggaran oleh pejabat-pejabat negara? Hal ihwal yang menjadi sangat penting ketika perjuangan memberantas korupsi melambat tersebab re-organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2019.  Padahal justru kiprah KPK selama ini dengan gamblang menunjukkan kerentanan pemerintah daerah bahkan parlemen pada godaan menyalahgunakan keuangan pemerintah daerah. 

Dalam semangat yang sama dapat kita cermati usulan memperkuat daya ikat rekomendasi Ombudsman pada pemajuan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Ditengarai perlunya penguatan posisi hukum dari rekomendasi Ombudsman dan kesungguhan pemerintah untuk menanggapi sanksi yang dijatuhkan dalam hal pengabaian rekomendasi. Di sini muncul kembali persoalan kerentanan warga biasa di hadapan penguasa yang setelah dinyatakan keliru masih dapat bersikukuh abai dengan mengajukan alasan-alasan hukum dan politis- apapun yang dipahami dengan itu.

Pentingnya layanan publik, kali ini tentang pembuatan surat keterangan waris yang hanya dapat disediakan notaris publik juga diulas.  Masyarakat adat sebagai kelompok rentan ternyata juga berada di luar jangkauan layanan notaris yang bekerja berdasarkan hukum perdata Barat.  Padahal mereka-pun mengalami persoalan-persoalan serupa berkaitan dengan pewarisan yang dihadapi masyarakat Indonesia lainnya.  Apakah akar masalahnya adalah masih diberlakukannya pembagian golongan penduduk dan, dengan demikian, diskriminasi seolah dibenarkan?

Persoalan lain adalah ihtiar mencari kesimbangan antara perlindungan hak privasi pasien dengan kepentingan publik: penegakan hukum.  Apakah rekam medis dapat sepenuhnya dirahasiakan? Kapankah kerahasiaan ini sebenarnya dapat diterobos? Di luar ini juga dapat disebut kepentingan publik untuk mendapatkan calon pimpinan atau wakil rakyat yang sehat.  Ketika mereka sebagai syarat mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan memeriksakan kesehatan diri, apakah data medik mereka harus tetap dirahasiakan atau dibuka sebagai wujud pertanggungjawaban publik?

Pada akhirnya kita setiap kali harus merenungkan persoalan klasik bagaimana hukum seharusnya dapat melindungi dan justru lebih berpihak pada kelompok-kelompok rentan, mereka yang mudah terdiskriminasi di hadapan hukum yang berkembang semakin kompleks.

Selamat membaca!

Published: 2020-12-25
View All Issues