About the Journal

Online ISSN 2460-4488 - Print ISSN 2460-0555 

Veritas et Justitia is a periodical legal journal, managed and published under the auspices of the Faculty of Law, Catholic University of Parahyangan. The first edition was published in June 2015 and was meant to replace “Pro Justitia” a journal which ended its publication four years earlier.

Veritas et Justita is a media publishing articles on current national-international legal issues or legal research, written by legal academicians as well as legal practitioners. Veritas et Justitia is a member of Indonesian Law Journal Association (APJHI).

Veritas et Justitia as a periodical (legal science) journal will be published twice a year, in June and December. Articles accepted and collated within one periodical will be published on line and can be fully accessed via the Journal’s website.  Hard copy will be published at the end of each publication period.  Articles published shall be fully considered the respective authors opinion and argumentation and consequently shall not be considered representative of the editorial board’s or the faculty’ opinion and beliefs.

Manuscripts submitted and to be published covers the broad spectrum of law, i.e. Civil Law, Administrative Law, Indonesian Law, Business Law, Constitutional Law, Criminal Law, International Law, Islamic Law, Legal Philosophy, Customary Law, Economic Law and Human Rights and Law.

All submitted articles shall never been published elsewhere, original and not under consideration for other publication. Veritas et Justitia will screen plagiarism with using Turnitin Program.

Authors submits their draft articles to the editorial board at no cost. No cost shall also be payable to the editorial board during the review process or for the publication.

Since December 2017, articles submitted shall be reviewed by two reviewers. Editor also added information about author’s affiliation. All process regarding online journal system shall be reviewed and improved from time to time.

Since June 2016 we are a proud member of CROSSREF. Veritas et Justitia DOI prefix is 10.25123. Therefore, all articles published by Veritas et Justitia will have unique DOI number. 

Current Issue

Vol. 8 No. 1 (2022): Veritas et Justitia
					View Vol. 8 No. 1 (2022): Veritas et Justitia

Catatan Redaksi

Apakah masyarakat Indonesia harus galau menghadapi ancaman-tantangan yang muncul dari percepatan perubahan zaman yang dibawa Industri 4.0, atau bahkan perkembangan metaverse?  Sudah sejak Alvin Toffler (era 70’an) kita semua diingatkan akan adanya akselerasi perubahan dan pesan bahwa satu-satunya kepastian adalah justru perubahan yang semakin cepat-sering dan radikal.  Sekian decade kemudian Yuval Harari mengingatkan kita semua akan tantangan perubahan zaman, termasuk ancaman yang khusus menyasar negara-negara berkembang. 

Presiden Jokowi dalam kunjungannya ke UNPAR pada 2022 mengingatkan kita akan ketidakpastian global dan menantang dunia pendidikan tinggi, bukan hanya ilmu hukum, untuk menanggapi. Tentu itu memenuhi undangan itu tidak-lah semudah membalikan tangan.  Satu tulisan mencoba menelusuri kembali pesan utama yang disampaikan dan menelisik apa dan bagaimana dunia pendidikan tinggi hukum seyogianya menanggapi perubahan zaman.  Tentu apa yang dituliskan tidak niscaya merupakan jawaban akhir.  Apalagi perubahan tercepat terasa begitu nyata muncul di dunia digital maupun sains. 

Uang sebagai alat tukar mempermudah perdagangan lintas batas negara. Tetapi apakah hukum nasional masih dapat diandalkan, untuk mengatur dan mengendalikan penggunaan crypto currency?  Lantas bagaimana dengan kegiatan ekonomi yang bersifat lintas batas seperti bisnis over the top?  Seberapa jauh Negara dapat mengejar perkembangan bisnis di dunia digital yang tidak kenal dan peduli batas kedaulatan dan hukum nasional? 

Ketertinggalan hukum juga dirasakan ketika kita berbicara tentang iptek (sain).  Pengembangan Protocol Kesehatan (yang dibangun berdasarkan sains yang terus berubah) di masa Pandemi juga terus berubah, kadang secara radikal. Apa yang disebut hukum tidak lagi dapat dimaknai sebagai sesuatu yang ajeg dan memberi kepastian.  Penulis lain menelaah bagaimana Outer space faring nations, penguasa iptek terkini, mengusulkan eksplorasi-eksploitasi bulan dan benda-benda angkasa.  Bagaimana Indonesia harus menanggapi kesenjangan penguasaan iptek dengan negara maju dan seberapa jauh iptek yang terus berubah-berkembang harus dicerminkan dalam kebijakan public? Dua tulisan tentang perkembangan dunia hukum antariksa dan penanganan pandemic menyoroti hal ini.

Satu hal yang diingatkan satu penulis lain adalah keterlindanan hukum dan politik. Kita tidak dapat dan mungkin mengandaikan bahwa hukum niscaya mencerminkan kepentingan bersama.  Diskusi tentang tentang nasib bulan dan benda-benda angkasa, perlunya mengundang investasi asing melalui UU Cipta Kerja, bagaimana kita harus menyikapi urusan sengketa perjanjian kerja yang melibatkan majikan wakil negara sahabat, sampai dengan pengembangan hukum waris pasca penghapusan kriteria golongan penduduk menunjukkan pentingnya mencermati keterkaitan pengembangan hukum dan pertarungan politik. 

Apakah kemudian ilmu pengetahuan terkini dapat memberi jalan keluar dan memberi jawaban pasti bagi masalah-masalah masyarakat? Tulisan-tulisan yang ada justru menolak jawaban hitam putih. Namun bagaimanapun juga kita tetap harus mengembangkan hukum (nasional-internasional) dengan kesadaran penuh akan ketidakpastian.

Selamat membaca

Published: 2022-06-27
View All Issues