About the Journal

Online ISSN 2460-4488 - Print ISSN 2460-0555 

Veritas et Justitia is a periodical legal journal, managed and published under the auspices of the Faculty of Law, Catholic University of Parahyangan. The first edition was published in June 2015 and was meant to replace “Pro Justitia” a journal which ended its publication four years earlier.

Veritas et Justita is a media publishing articles on current national-international legal issues or legal research, written by legal academicians as well as legal practitioners. Veritas et Justitia is a member of Indonesian Law Journal Association (APJHI).

Veritas et Justitia as a periodical (legal science) journal will be published twice a year, in June and December. Articles accepted and collated within one periodical will be published on line and can be fully accessed via the Journal’s website.  Hard copy will be published at the end of each publication period.  Articles published shall be fully considered the respective authors opinion and argumentation and consequently shall not be considered representative of the editorial board’s or the faculty’ opinion and beliefs.

Manuscripts submitted and to be published covers the broad spectrum of law, i.e. Civil Law, Administrative Law, Indonesian Law, Business Law, Constitutional Law, Criminal Law, International Law, Islamic Law, Legal Philosophy, Customary Law, Economic Law and Human Rights and Law.

All submitted articles shall never been published elsewhere, original and not under consideration for other publication. Veritas et Justitia will screen plagiarism with using Turnitin Program.

Authors submits their draft articles to the editorial board at no cost. No cost shall also be payable to the editorial board during the review process or for the publication.

Since December 2017, articles submitted shall be reviewed by two reviewers. Editor also added information about author’s affiliation. All process regarding online journal system shall be reviewed and improved from time to time.

Since June 2016 we are a proud member of CROSSREF. Veritas et Justitia DOI prefix is 10.25123. Therefore, all articles published by Veritas et Justitia will have unique DOI number. 

Current Issue

Vol. 7 No. 1 (2021): Veritas et Justitia
					View Vol. 7 No. 1 (2021): Veritas et Justitia

Catatan Redaksi

Sampai pertengahan 2021, kebanyakan dari kita, termasuk dunia akademik, belum selesai dan sepenuhnya beradaptasi pada situasi kenormalan baru. Pandemi (COVID 19) dan sekarang ini juga ditambah sekian banyak bencana alam yang berkelanjutan melanda Indonesia masih menjadi potret keseharian kita. Sejatinya, ketidakpastian dan volatilitas yang muncul akan terus membayangi urusan penyelenggaraan negara dan penegakan hukum di Indonesia. Tentu di ujung cakrawala muncul cercah asa.  Negara kita sekalipun dengan ekonomi morat-marit tidak sertamerta mengalami kelumpuhan seperti yang terjadi pada Krisis Moneter-Ekonomi 1997-99, ekonomi setidaknya dalam bentuk dan skala berbeda masih terus menggeliat, vaksinasi massal sudah mulai dilakukan dan ada peluang untuk kembali melakukan kegiatan sekolah-kantor-usaha di luar jaringan.  Sekalipun demikian, itu saja tidak berarti bahwa kita sepenuhnya akan kembali mengalami-menikmati situasi pre-Pandemi.

Di balik itu semua juga dapat dicermati adanya satu hal yang berlangsung konstan dengan atau tanpa Pandemi: adanya kebutuhan untuk terus pengembangan pemikiran hukum, satu dan lain, karena terus muncul konflik-sengketa ataupun persoalan-persoalan hukum lain dalam bentuk lama ataupun baru seperti urusan cost recovery di bidang pajak usaha pertambangan atau pemaduserasian sistem elektronik dengan pasar bursa-efek. Di samping itu apa yang dapat dicermati dari kumpulan tulisan yang ada adalah fakta bahwa persoalan bagaimana mencegah atau bila sudah terlanjur muncul bagaimana mengelola dengan baik konflik-sengketa hukum dalam bidang apapun (hak atas kekayaan intelektual, agraria-pertanahan, perburuhan atau keluarga) masih dan terus menjadi ulasan hukum yang menarik dan tidak pernah usang.  Harapan bahwa konflik-sengketa hukum dapat dicegah atau diselesaikan justru di luar jalur hukum atau pengadilan melandasi ragam kajian dalam terbitan jurnal Veritas et Justitia ini.  Mediasi atau mungkin lebih tepatnya musyawarah untuk mufakat kiranya dipandang sebagai prosedur-ideal, harapan banyak orang ketika berhadapan dengan sengketa hak cipta, keluarga (hak asuh anak), atau  - terlepas atau mengikuti pemidanaan – pemberian ganti kerugian bagi anak korban percabulan atau penipuan dalam bentuk ponzi scheme.  Bahkan satu tulisan mengajukan usulan agar pada hakim hubungan industrial diberi keleluasaan (discretionary power) untuk menyelesaikan perkara yang mereka periksa justru di luar atau melampaui kerangka atau landasan hukum acara.  Juga dalam konteks ini ditengarai adanya kecurigaan-kecemasan terhadap campur tangan hakim Mahkamah Konstitusi. Judicial activism dari hakim-hakim MK mengancam kesepahaman kita tentang bentuk negara kesatuan Republik Indonesia.

Bukan hanya luas lingkup kewenangan Hakim MK untuk membentuk hukum yang dipertanyakan.  Bentuk negara ideal seperti apakah yang dibayangkan oleh DPR dan Mahkamah Konstitusi? Apakah Indonesia harus berubah dari Negara Kesatuan (unitary state) menjadi Negara Federal di mana Presiden, terutama dalam fungsinya sebagai Kepala Pemerintahan berbagi kekuasaan legislatif dengan Dewan Perwakilan Rakyat?  Persoalan yang kembali menjadi aktual berhadapan dengan semangat pemekaran atau administrative devolution yang bertahun ke depan masih akan mencirikan perkembangan tata pemerintahan Indonesia.  Pertanyaan besarnya di sini adalah apakah Pandemi merupakan variabel dependent atau independent dalam semua persoalan yang ditelaah?  Ataukah Pandemi tidak memiliki pengaruh apapun terhadap persoalan-persoalan hukum actual yang muncul.

Selamat membaca!

Published: 2021-06-28
View All Issues